Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Hasil Rekapitulasi Pilgub Sumbar Ditolak 3 Paslon, KPU: Tidak Akan Ada Pengaruhnya

Saksi dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumbar 20

TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani saat ditemui, Sabtu (19/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Saksi dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumbar 2020.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengakui memang ada saksi dari tiga Paslon yang menolak tidak mau menandatangani berita acara.

Meskipun begitu, lanjutnya, sesuai regulasi yang ada itu bisa ditandatangani oleh saksi yang hadir dan yang bersedia menandatangani.

Baca juga: Kompak, 3 Paslon Kalah Tolak Hasil Pilgub Sumbar yang Menangkan Mahyeldi-Audy

"Kalau untuk mempengaruhi penetapan calon ini tidak akan ada pengaruhnya, karena memang apa yang kita tetapkan dan sudah kita putuskan dalam pleno serta sudah ditetapkan dalam SK, ini yang sudah kita hasilkan dalam pleno hari ini," jelas Yanuk Sri Mulyani.

Yanuk Sri Mulyani menambakan, jika ada yang mengajukan gugatan ke MK untuk Paslon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, ada haknya untuk mengajukan sengketa ke MK.

Hal itu dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak hasil rekapitulasi diumumkan KPU Provinsi.

Sementara, untuk penetapan calon terpilih masih menunggu terkait apakah ada calon yang mengajukan gugatan ke MK atau tidak.

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Rampung, Mahyeldi-Audy Menangi Pilgub Sumbar

Kalau tidak ada, nanti penetapan calon terpilih menunggu informasi resmi dari MK, apakah ada di buku perkara register konstitusi masuk gugatan untuk Sumbar atau tidak.

Kalau tidak ada, maka nanti lima hari setelah itu bisa melakukan penetapan. Kalau misalnya ada, KPU menunggu penyelesaian sengketa di MK sampai selesai.

"Setelah kita tetapkan, lima hari setelah ini akan ada pemberitahuan atau informasi resmi dari MK, apakah Sumbar masuk gugatan ke MK atau tidak."

"Setelah itu baru bisa ditetapkan, kalau ada gugatan, penetapan calon terpilih menunggu sengketa ke MK selesai," tutur Yanuk Sri Mulyani. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved