Breaking News:

Mentawai Mulai Sering Gempa, Nasrul Abit Ingin Pastikan Kondisi Warga

Sejak menjadi Wakil Gubernur Sumbar pada 2015, ia tak terhitung kalinya ia pergi ke Mentawai.

Editor: Saridal Maijar
IST/Media Center NA-IC
Nasrul Abit saat berkunjung ke Kepulauan Mentawai. 

NASRUL Abit dan Mentawai tidak bisa dipisahkan. Hampir setiap sudut pulau itu telah dikunjunginya, bahkan sampai pulau terluar, seperti Pulau Sanding, Pagai Selatan.

Ia sangat sering ke sana, dan karena itu punya banyak pengalaman saat menyusuri kabupaten tersebut, seperti menghadapi gelombang besar, kapal rusak di tengah laut, dan menginap di hutan pedalaman.

Sejak menjadi Wakil Gubernur Sumbar pada 2015, ia tak terhitung kalinya ia pergi ke Mentawai.

Ia mengunjungi kepulauan itu tak hanya saat bencana. Tidak ada bencana pun ia pergi ke Mentawai dalam rangka sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Baca juga: Nasrul Abit Dapat Dukungan dari Koperbam Teluk Bayur di Pilkada Sumbar

Baca juga: Dihantui Banjir, Warga Minta Nasrul Abit Normalisasi Batang Sumpur dan Sontang

Sejak ditugasi oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, untuk mengeluarkan tiga kabupaten tertinggal di Sumbar, termasuk Mentawai, Nasrul Abit memajang peta Kepulauan Mentawai di ruangan kerjanya di Kantor Gubernur Sumbar.

Beberapa hari ke depan Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu akan mengunjungi Mentawai. Berdasarkan rencana, ia akan berada di Mentawai pada 20 dan 21 November 2020.

Gempa di Mentawai beberapa hari lalu tidak menyurutkan niatnya menyusuri gelombang untuk memastikan keadaan masyarakat sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat di Tanah Sikerei itu.

“Saya dan Mentawai tidak bisa dipisahkan. Dari dulu saya ingin melepas kabupaten ini dari ketertinggalan. Dua kabupaten (Pasaman Barat dan Solok Selatan) sudah berhasil kami keluarkan dari status tertinggal. Insyaallah Mentawai 2024 bisa keluar juga,” tuturnya, Kamis (19/11/2020).

Nasrul Abit menerangkan bahwa ada enam kriteria dengan 27 indikator yang harus dibenahi untuk mengeluarkankan suatu daerah dari status tertinggal.

Enam kriteria itu ialah ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, karakteristik daerah, dan kapasitas keuangan daerah.

APBD kabupaten yang sangat terbatas dipastikan tidak akan bisa mengakomodasi semua indikator itu. Karena itu, dibutuhkan sinkronisasi program pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved