Penanganan Covid
Langkah Inkonsisten Berpotensi Runtuhkan Kepercayaan Publik, Tantangan Penanganan Covid-19
Langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang dinilai inkonsistensi di sejumlah daerah di Indonesia diduga menyebabkan lonjakan kasus positif Covid-19
TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang dinilai inkonsistensi di sejumlah daerah di Indonesia diduga menyebabkan lonjakan kasus positif Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (16/11/2020) hari ini.
"Dalam dua hari terakhir tercatat lonjakan kasus positif Covid-19 hingga menembus angka 5.000-an. Upaya pengendalian yang konsisten dan penegakan disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan," kata Lestari.
Mengutip data Satgas Penanganan Covid-19 pada 12, 13, 14 November, kata Lestari, berturut-turut tercatat penambahan 4.173, 5.444 dan 5.272 kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Baca juga: Sebaran Kasus Covid-19 di Sumbar, 1.840 Isolasi Mandiri, 419 Dirawat dan 14.489 Sembuh
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terjadi tren lonjakan kasus positif Covid-19 di akhir pekan ini.
Sejumlah ahli epidemiologi memperkirakan lonjakan kasus itu terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan cuti bersama dua pekan lalu.
Baca juga: UPDATE Corona Indonesia, Kamis 12 November 2020: Ada 4.173 Kasus Positif dan 382.084 Sembuh
Baca juga: Rincian Sebaran Kasus Covid-19 di Sumbar, 423 Dirawat, 2.122 Isolasi Mandiri dan 13.042 Sembuh
Melihat kondisi tersebut, legislator Partai Demokrat itu meminta para pemangku kepentingan dalam pengendalian Covid-19 konsisten untuk menegakkan aturan, dan tidak membiarkan ketika ada kegiatan menciptakan kerumunan orang.
"Pemerintah seyogyanya konsisten dalam menegakkan protokol pengendalian Covid-19," ujarnya.
Tindakan inkonsisten tersebut, kata Rerie, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para pemangku kepentingan dalam pengendalian Covid-19.
"Untuk meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta masyarakat," paparnya.