Breaking News:

DKPP Sanksi KPU Sumbar

BREAKING NEWS: DKPP Berhentikan Amnasmen dari Jabatan Ketua KPU Sumbar

Amnasmen diberhentikan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Amnasmen saat diwawancara, Jumat (4/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Amnasmen diberhentikan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tak hanya Amnasmen, Anggota KPU Sumbar Izwaryani juga diberhentikan sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan.

Hal itu ditetapkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 11 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: KPU Sumbar Targetkan Logistik Pilkada 2020 Akhir November, Telah Berada di Kabupaten/Kota

“Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua juga diberikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen."

"Amnasmen menjadi Teradu II dalam perkara 86-PKE-DKPP/IX/2020,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam keterangannya tertulisnya.

Perkara tersebut diketahui merupakan laporan dari bakal calon perseorangan Fakhrizal - Genius Umar, yang mana sidang dugaan pelanggaran kode etik digelar pada 29 September 2020 lalu di Kantor KPU Sumbar.

Masih dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Izwaryani.

Baca juga: Kampanye Pilkada 2020, KPU Minta Calon Kepala Daerah Sosialisasikan Protokol Kesehatan 3M

Kemudian, tiga anggota KPU Sumbar lainnya yakni Yanuk Sri Mulyani, Gebriel Daulay dan Nova Indra juga diberikan peringatan.

Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan,  dari 11 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 49 penyelenggara pemilu sebagai Teradu.

Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada seluruh Teradu adalah Peringatan (6), Peringatan Keras (5), Pemberhentian dari Jabatan Kordiv (1), Pemberhentian dari Jabatan Ketua (2), Pemberhentian Sementara (1), dan Pemberhentian Tetap (6).

Sementara itu, 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved