Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Bawaslu Sumbar: Partisipasi Masyarakat Sangat Diharapkan Awasi Tahapan Kampanye Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada sangat diperlukan.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilgub Sumbar 2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada sangat diperlukan.

Dijelaskannya, metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sudah dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Begitu juga dengan pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta debat antar pasangan calon.

Pilkada Padang Pariaman: Temui Warga, Refrizal Berangkat Sebelum Subuh, Bawa visi Papa Juara

Pilkada Sumbar di Tengah Pandemi, Begini Gaya Kampanye Mahyeldi - Audy

Jadwal tersebut juga berlaku untuk kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, perlombaan, dan media sosial,

Namun untuk iklan di media cetak atau elektronik baru boleh dimulai sejak 22 November hingga 5 Desember 2020.

Untuk meminimalisir adanya pelanggaran kampanye, Vifner berharap adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi kampanye yang dilakukan oleh setiap kontestan Pilkada.

Dalam konteks itu, kata Vifner, pihaknya tidak bisa mengawasi secara keseluruhan.

"Maka, dalam hal kegiatan kampanye di luar jadwal atau berkampanye di media daring, tentu kita harapkan partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan kepada Bawaslu kalau seandainya ada potensi pelanggaran," tuturnya, Senin (5/10/2020).

13 Kampanye Cakada di Sumbar Dibubarkan Bawaslu, Langgar Protokol Covid-19 dan Tanpa STTP

Bawaslu Sumbar Temukan Dugaan Pelanggaran di Sejumlah Daerah, Terkait Protokol Kesehatan

Vifner mengakui, pihaknya tidak bisa memantau selama 24 jam, aktivitas media televisi, cetak, daring online dan lainnya.

Menurut Vifner, ada KPID yang bertugas untuk itu.

Ia mengatakan, Bawaslu juga punya gugus tugas bersama KPID, KPU, dalam rangka mengamati hal itu.

"Kalau ada potensi pelanggaran dalam hal iklan ini memang harapkan masukan dari berbagai pihak," sebut Vifner.

KPU, sebut Vifner telah menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye untuk setiap Paslon.

Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved