Lahan Terancam Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Warga Limapuluh Kota Mengadu ke DPRD Sumbar

Sejumlah warga di Limapuluh Kota mengadu ke DPRD Sumbar. Mereka adalah masyarakat nagari yang akan dilewati jalan tol Padang-Pekanbaru.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Warga asal Limapuluh Kota mengadu ke DPRD Sumbar, Jumat (2/10/2020). 

Mapilindo berharap, pemerintah menjunjung tinggi asas keadilan. Lalu berusaha mencari lahan yang tidak jadi lahan pertanian penduduk.

"Kami cuma pandai pegang cangkul dan pegang sabit. Ketika kami pindah ke daerah baru, kami belum punya pengalaman untuk berdagang," imbuh Mapilindo.

Saat Covid-19 - Irwandi Paslon Urut 3 Temui Langsung Warga, Kampanyekan Paslon Idaman

Sementara itu, perwakilan masyarakat Jorong III Balai, Nagari Lubuak Batingkok Rahman Syarif Dt Patiah (39) mengatakan, yang jadi keberatan bagi warga sekitar adalah proyek jalan tol melintasi pemukiman padat penduduk.

Bahkan melewati balai adat yang merupakan simbol sakral bagi masyarakat setempat.

"Juga melewati tempat ibadah, musala, lebih parahnya ada dua kampung persukuan yang habis dan lenyap," terang Rahman Syarif.

Menurut Rahman Syarif, kalau tidak punya tanah, berarti bukan orang Minang.

"Tanah itu tidak bisa ditukar dengan uang, bagaimanapun kami akan bertahan," tambah Rahman Syarif.

Walau Menang Pelatih AC Milan Stefano Pioli Sebut Laga Lawan Rio Ave Semalam Menguras Emosi

Dia menyarankan pemerintah mengalihkan jalan tol itu ke tempat yang tidak padat pemukiman penduduk, dan tidak melalui tempat ibadah dan lainnya.

Di sisi lain, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Yoni Candra menyebut, ada 300 rumah lebih yang dihuni oleh masyarakat di empat nagari tersebut.

Selain itu juga ada sawah seluas 700 Ha lebih.

"Ini belum terinventarisir secara keseluruhan, belum lagi ladang, kawasan ternak di empat nagari itu, kemungkinan ini akan lebih banyak kalau diidentifikasi lagi," ujar Yoni Candra.

Bahkan, ungkap Yoni Chandra, ada di satu nagari, satu kaum hilang kawasan tanahnya.

Maju Pilwako Jalur Independen, Paslon Ramlan-Syahrizal Ingin Lanjutkan Pembangunan Bukittinggi

Ia menyatakan, pada prinsipnya masyarakat tidak menolak pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional.

"Cuma pembangunannya dinilai tekesan dipaksakan, banyak masyarakat yang dirugikan," sebut Yoni Chandra.

"Saya tidak tahu alasan pemukiman padat penduduk dan lahan produktif dipakai untuk jalur tol, apakah meminimalisir pembiayaan atau bagaimana."

"Tapi enggak mungkin demi pembangunan orang -orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya," tegas Yoni Chandra.

Ke depannya, ia berharap kepada pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut sesuai harapan warga.

"Jalan tol dialihkan ke kawasan tidak padat penduduk dan bukan lahan produktif. Jika dilihat secara kewilayahan, masih banyak kok wilayah yang bisa dibangun jalan tol," jelas Yoni Chandra. (*)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved