Berita Sumatera Barat

Ombudsman Perwakilan Sumbar Terima Pengaduan Terkait Bansos, Pemerintah Siap Tindaklanjuti

Kepala Ombudmas Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani sebut selama pandemi covid-19, banyak keluhan masyarakat terkait bantuan sosial (Bansos) d

ISTIMEWA/REKAMAN, TANGKAPAN LAYAR
Kepala Ombudmas Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Yefri Heriani 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Ombudmas Perwakilan Sumatera Barat Yefri  Heriani sebut selama pandemi covid-19, banyak keluhan masyarakat terkait bantuan sosial (Bansos) dampak Covid- 19, yang belum disalurkan secara optimal.

"Mulai tanggal 19 April sampai 4 Mei 2020 ada 54 laporan yang masuk ke Ombudsman Sumbar terkait data penerimaan bansos distribusi bansos dan jumlah bansos," kata Yefri Heriani, saat vidcon, Selasa (5/5/2020).

Ia menambahakan Ombudsman Perwakilan Sumbar juga melakukan penelusuran pada media komunikasi provinsi maupun kabupaten/kota.

Di antaranya, web pemerintah, web covid19, web dinsos dan web diskominfo serta akun sosmed pemerintah (IG, FB, twitter).

Hasilnya menunjukan bahwa pemerintah provinsi dan 19 Kab/ Kota di Sumbar belum menyediakan sarana saluran informasi atau pengaduan Bansos.

Lebih lanjut, ungkapnya belumlah tersedia prosedur penanganan pengaduan, dan pejabat atau pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 tersebut.

Menurutnya, ketiadaan layanan pengaduan tersebut akan menyebabkan terjadinya potensi maladministrasi, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan.

Pemerintah Segera Tindaklanjuti

Serta berpotensi penyalahgunaan wewenang, berpotensi konflik kepentingan dan tidak memberikan pelayanan serta berpotensi pada keberpihakan.

"Saran Ombudsman agar Pemerintah Provinsi dan 19 Kab/Kota menyediakan saluran informasi/pengaduan, prosedur penanganan pengaduan dan pejabat/petugas pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid19," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Jasman Rizal mengatakan informasi dari Ombudsman segera ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Sumatera Barat.

"Perlunya penyediaan transparansi data bantuan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Ini akan menjadi instruksi Gubernur kepada Bupati/Walikota," ungkap Jasman Rizal.(*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved