Mulyadi: Lakukan Rapid Test Bukan Sekedar Isi Formulir

Seharusnya di setiap pintu masuk orang seperti bandara, pelabuhan atau perbatasan disediakan alat rapid test oleh pemerintah.

istimewa
Anggota DPR RI dapil Sumatra Barat (Sumbar) II Mulyadi 

Anggota DPR RI dapil Sumatra Barat (Sumbar) II Mulyadi menegaskan pemerintah provinsi (pemprov) harus segera mengambil langkah nyata dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 atau corona di Ranah Minang. Salah satunya adalah menyediakan alat rapid test di berbagai pintu masuk orang di Sumbar.

Sejauh ini, wakil rakyat tersebut melihat belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid-19 yang datang dari luar daerah. Seperti halnya di Bandara Minangkabau, para pendatang hanya mengisi formulir pendataan orang dalam pengawasan (ODP) tanpa ada tes berarti untuk memastikan seseorang terpapar covid-19 atau tidak.

"Seharusnya di setiap pintu masuk orang seperti bandara, pelabuhan atau perbatasan disediakan alat rapid test oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya para pendatang hanya diwajibkan untuk mengisi formulir pendataan," jelas Mulyadi.

"Menurut saya langkah ini sangat tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus covid-19, jika dengan alat rapid test kita bisa segera mengetahui apakah seseorang terpapar virus covid-19 atau tidak," imbuhnya.

Mulyadi pun menegaskan dirinya telah mendesak pemrov untuk segera membeli alat tersebut mulai dari satu setengah bulan yang lalu. Namun hingga kini, pemprov bersifat acuh terhadap saran tersebut.

Sementara angka penyebaran covid-19 di Sumbar hingga kini terus meningkat. Belum lagi, dalam waktu dekat ini masyarakat Ranah Minang dihadapkan dengan adanya arus mudik para perantau yang diperkirakan mencapai angka 200 ribu jiwa.

"Saya telah memberitahukan kepada Pak Gubernur Irwan Prayitno dari satu setengah bulan yang lalu untuk segera membeli alat tersebut bahkan saya juga menginstruksikan kepada para kader di DPRD prov untuk menindaklanjuti hal tersebut," ujar Mulyadi.

"Kita harus bisa menenangkan masyarakat Sumbar bahwa yang datang ke sini sudah melewati test covid-19, tapi hingga kini yang datang hanya disuruh mengisi formulir saja," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut juga mengatakan proses rapid test tidak membutuhkan waktu lama. Hanya memakan waktu 1-2 menit. Dan jika seseorang dinyatakan positif dapat segera ditindaklanjuti dengan swab test.

"Jika dari hasil test tersebut seseorang dinyatakan positif maka dapat segera dilanjutkan dengan tindakan medis dengan karantina atau isolasi. Dengan begini langkah nyata pencegahan penyebaran lebih terlihat dari pada sekedar himbauan dan mengisi formulir," kata dia.

Disamping itu, Mulyadi pun menuturkan bahwa pemprov memiliki anggaran untuk penanganan covid-19 sekitar 200 M. Sedangkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, harga 30.000 rapid test sekitar 1.5 M.

"Untuk 200.000 rapid test hanya memakan anggaran 10 M, pergunakanlah anggaran tersebut untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat kita di Sumbar," tutur pria kelahiran Bukittinggi tersebut.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengimbau agar pemerintah tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan hanya memberikan imbauan kepada masyarakat. Menurutnya, dengan melakukan rapid test secar masif langkah pencegahan akan menjadi lebih memperlihatkan hasil.

"Pemerintah jangan ragu-ragu, menurut hemat saya melakukan rapid test kepada pemudik yang kembali ke Sumbar adalah jalan paling akurat dari pada berwacana yang lain-lain," pungkasnya.(*/ADV)

Editor: afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved