Breaking News:

Advertorial

DPRD Padang Gelar Paripurna LKPJ Tahun 2019, Sempat Diwarnai Walkout Tiga Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Pada

ISTIMEWA/DOK.HUMAS PEMKO PADANG
Wali Kota Padang, Mahyeldi bersama Ketua DPRD Syafrial Kani serta para pimpinan dewan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. 

DPRD Padang Gelar Paripurna LKPJ Tahun 2019, Diwarnai Walkout Tiga Fraksi

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.

Wali Kota Padang, Mahyeldi bersama Ketua DPRD Syafrial Kani serta para pimpinan dewan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.
Wali Kota Padang, Mahyeldi bersama Ketua DPRD Syafrial Kani serta para pimpinan dewan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. (ISTIMEWA/DOK.HUMAS PEMKO PADANG)

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan diikuti Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar dan angota DPRD lainnya serta Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Rapat paripurna ini sempat ditunda dikarenakan tiga fraksi DPRD Padang, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan PDIP walkout/WO, yang beralasan mengharapkan kehadiran Wali Kota Padang.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. (ISTIMEWA/DOK.HUMAS DPRD PADANG)

Rapat kembali dimulai, setelah ditunda 2 kali 30 menit hingga kehadiran Wali Kota Padang Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan, penyampaian LKPJ kali ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang.

Menurutnya, banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024.

"Nanti mana yang mesti dilengkapi dan mana yang disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang," kata Mahyeldi.

Ke depan, pemerintahan di Kota Padang bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yang sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. (ISTIMEWA/DOK.HUMAS DPRD PADANG)

"Begitu juga terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan," ungkap Mahyeldi.

Selanjutnya, evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang. Di antaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat kota, provinsi dan pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya.

"Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya tentunya. Kemudian meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi," ujar Mahyeldi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. (ISTIMEWA/DOK.HUMAS DPRD PADANG)

Mahyeldi mengharapkan masing-masing OPD dilingkup Pemko Padang, dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan.

"Sehingga kita akan lebih bisa melakukan 'quick respond' terhadap permasalahan masyarakat, dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat," ungkapnya. (*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Tahun 2019, Senin (16/3/2020) di Gedung DPRD Padang. (ISTIMEWA/DOK.HUMAS DPRD PADANG)
Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved