Gubernur Sumbar Diinterpelasi Soal BUMD
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar: Tidak Ada Kepentingan Politik Terkait Interpelasi Gubernur
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam interpelasi yang dilakukan terhadap Gubernur Sum
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
lihat foto
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar: Tidak Ada Kepentingan Politik dalam Interpelasi Gubernur
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam interpelasi yang dilakukan terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno.
Menurutnya, langkah menggunakan hak interpelasi murni dilakukan untuk perbaikan tata kelola BUMD dan aset daerah.
Selain itu, agar pengelolaan BUMD mendatangkan manfaat bagi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jadi, tidak dalam rangka mencari kesalahan gubernur, apalagi untuk di luar kepentingan politik yang lain, tapi ini adalah soal tata kelola terhadap BUMD dan aset daerah," tegas Hidayat kepada TribunPadang.com, Jumat (13/3/2020).
Dalam interpelasi, kata Hidayat, DPRD mempertanyakan soal kinerja BUMD yang tidak sesuai target yang sudah disepakati di RPJMD, termasuk juga masih banyak aset daerah Sumbar yang dikuasai oleh pihak ketiga.
Pihaknya ingin aset daerah dikuasai oleh Pemda, bukan pihak ketiga karena itu bukan haknya.
"Kita ingin mendorong Pemda untuk menguasai aset daerah dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Hidayat.
• Afrizal: Butuh Kajian Lebih Lanjut dan Perlu Dibahas Secara Internal di Fraksi Golkar
• Jawab Interpelasi dalam Paripurna DPRD Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno: Semua Pertanyaan Masukan
• VIDEO - Gubernur Irwan Prayitno Sampaikan Jawaban Tertulis atas Interpelasi DPRD Sumbar
Panjangnya jawaban gubernur, kata Hidayat, pihaknya akan coba membahas itu di rapat internal fraksi.
Tujuannya juga untuk menjaga wibawa dan kehormatan DPRD, gubernur serta Pemprov Sumbar.
"Pandangan fraksi akan disampaikan pada momen paripurna berikutnya. Kita berharap pengelolaan BUMD baik, pengelolaan aset daerah juga bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi," kata Hidayat.
Pihaknya juga belum bisa mengatakan puas atau tidak puas dengan jawaban gubernur karena memang ada rentang waktu.
Menurut dia, tentu fraksi-fraksi perlu juga mendengar pandangan dari anggota fraksi.
Sebab, mekanisme keputusan DPRD diperlukan rapat internal fraksi terlebih dahulu. (*)
