Aliansi Masyarakat Minang Gelar Aksi di Padang Tuntut Pemerintah Bentuk Pansus Ungkap Kasus Korupsi

Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Minang Sumbar melakukan aksi di DPRD Sumbar, Jumat (14/2/2020).

Aliansi Masyarakat Minang Gelar Aksi di Padang Tuntut Pemerintah Bentuk Pansus Ungkap Kasus Korupsi
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Minang Sumbar melakukan aksi di DPRD Sumbar Jumat (14/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Minang Sumbar melakukan aksi di DPRD Sumbar, Jumat (14/2/2020).

Aksi dilakukan dengan mencermati kejadian OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan seorang politisi.

Siswa SMA 12 Bekasi Berdemo Hingga Menangis Histeris Tidak Terima Gurunya Dinonaktifkan,Pukuli Siswa

Demokrat Pastikan Usung Mulyadi Jadi Calon Gubernur Sumbar, Nama Wakil juga Disiapkan

"OTT hampir tiap minggu terjadi. Kenyataan yang dilihat, seolah-olah ketika kasus diungkapkan, langsung selesai tanpa diketahui penyelesaian kasus tersebut," sebut Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Minang (AMM) Aldi Sanusi, Jumat (14/2/2020).

Menurut Aldi Sanusi, negara dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukan sikap yang serius untuk menuntaskannya.

Selain skandal KPU-Politisi, sejumlah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya.

Bisa Carai Kami Laki Bini Sopir Angkot Padang Demo Minta TransPadang Jalur Lubeg Dihentikan

Jokowi Pamer Desain Ibu Kota Baru, Rocky Gerung Singgung Banjir Jakarta: Didemo Seharusnya Presiden

Antara lain, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun, kasus PT Jiwasraya, kasus PT Asabri dan lainnya.

Aldi Sanusi juga mengatakan, untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka AMM menuntut para penegak hukum, pemerintah eksekutif dan legisltif untuk membuat Panitia Khusus (Pansus).

Pansus ini diberi batas waktu kinerja selama tiga bulan.

Massa Demo ke kantor KAN Lubuk Kilangan, Anggota DPRD Dapil 3 Siap Panggil Ninik Mamak

Warga Demo ke Kantor KAN Lubuk Kilangan Minta Ninik Mamak Bersatu Dalam Satu Pengurusan KAN

"Untuk penanganan kasus mega korupsi, tolong dibuat Pansus, khusus mengungkap kasus korupsi di KPU, Jiwasraya, dan lainnya. Biarkan Pansus bekerja dalam waktu tiga hingga enam bulan paling lama," kata Aldi Sanusi, Jumat (14/2/2020).

Lalu, mencopot semua aktor-aktor yang berupaya melakukan pelemahan terhadap institusi KPK.

"Kita sudah punya KPK, tetapi ada indikasi sepertinya KPK dilemahkan. Untuk mengusut korupsi harus minta izin dulu, mestinya harus diungkap segera," tegas Aldi Sanusi.

Terakhir, AMM mendesak pemerintah memproses semua orang yng berupaya menghalangi penegakan hukum kasus korupsi. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved