Pilkada Sumbar 2020

Lembaga Pemantau, Survai dan Hitung Cepat Wajib Terdaftar dan Terakreditasi KPU

Lembaga pemantauan dan survei atau jajak pendapat serta penghitungan cepat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan

Lembaga Pemantau, Survai dan Hitung Cepat Wajib Terdaftar dan Terakreditasi KPU
TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Sosialisasi lembaga pemantauan dan survei atau jajak pendapat serta penghitungan cepat, Senin (6/1/2020) 

Lembaga Pemantau, Survai dan Hitung Cepat Wajib Terdaftar dan Terakreditasi KPU

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Lembaga pemantauan dan survei atau jajak pendapat serta penghitungan cepat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Demikian diungkapkan Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay, Senin (6/1/2020).

Kendati bagian partisipasi masyarakat, KPU perlu mengatur lembaga pemantau.

Hal itu untuk memastikan bahwa lembaga pemantau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan administratif dan kemudian layak diberikan akreditasi.

Nanti, hasil pemantauan wajib dilaporkan ke KPU karena itu juga bagian dari evaluasi yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Hasil pemantauan terkait dengan semua tahapan pemilihan yang dikelola oleh penyelenggara.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaaan beberapa tahapan itu merupakan bagian dari evaluasi yang mesti diperbaiki untuk ke depannya," tambah Gebril Daulay.

Di peraturan, imbuh Gebril Daulay, telah diungkapkan secara tegas dan jelas independen itu ialah lembaga pemantau.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved