Breaking News:

Internasional

Guru Besar Hukum Internasional UI Beberkan Penyebab China Berulah di Natuna

Hubungan Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir tengah panas dingin. Ini setelah insiden

DOK TNI AL/KOMPAS.COM
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan l) Laksamana Madya (Laksdya) TNl Yudo Margono melaksanakan Patroli Udara di perairan Natuna dengon menggunakan pesawat Boeing 737 Al-7301 Skadron Udara 5. Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, Ranai, Natuna, Sabtu (4/1/2020) sore kemarin. 

TRIBUNPADANG.COM - Hubungan Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir tengah panas dingin.

Ini setelah insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke perairan Natuna secara ilegal.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan kembalinya China berulah di Natuna salah satunya, karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

"China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan. Kalau soal sengketa dengan China, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Manuver China, kata dia, memang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi pejabat Indonesia.

Ini penting buat China dalam mengambil kebijakan-kebijakan geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut.

"Yang terbaru kan tahun 2016, kapal China masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah China mau lihat bagaimana respon pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.

Menurutnya, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.

"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.

"Hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara," imbuhnya.

Halaman
123
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved