Breaking News:

Nasional

Wapres RI, Ma'ruf Amin Meminta Netflix Mematuhi Aturan Perpajakan di Indonesia

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin meminta Netflix mematuhi aturan perpajakan di Indonesia. Ia meminta Netflix membayar pajak.

Editor: Emil Mahmud
KOMPAS.COM/RAKHMAT NUR HAKIM
Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019) 

TRIBUNPADANG.COM - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin meminta Netflix mematuhi aturan perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya, Wapres RI, Ma'ruf Amin meminta Netflix agar tetap membayar pajak.

"Kita ingin (Kementerian) Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk lebih serius menangani soal film-film ini. Kemudian juga soal perpajakan saya minta juga saya minta Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk bagaimana menangani soal ini antara Menkominfo dan Menkeu saya kira itu," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, (26/12/2019).

Ia meminta Kementerian Kominfo serta Kemenkeu berkoordinasi menyelesaikan masalah perpajakan yang melibatkan Netflix.

Ia menambahkan, pajak yang dibayar Netflix sangat berguna bagi negara untuk menyukseskan pembangunan.

"Semua harus bayar pajak. Semua itu, itu akan ada ditertibkan oleh Kemenkeu. Saya kira itu soal hasil dari kebijakan yang diambil oleh dua kementerian (Kemenkeu dan Kominfo)," lanjut Wapres.

Perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify terancam sanksi apabila tidak membayar pajak di Indonesia.

Pemerintah menegaskan akan memburu pajak perusahaan-perusahaan tersebut melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, aturan tersebut kini tengah dalam pembahasan.

Ia berharap regulasi tersebut bisa segera diajukan ke DPR dan disahkan sehingga memiliki payung hukum.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved