Berita Sumbar Hari Ini
BMKG Pasang 181 Sensor Gempa Bumi di Indonesia, 15 Tersebar di 7 Kabupaten di Sumbar
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) akan memasang 181 sensor gempa bumi di Indonesia.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) akan memasang 181 sensor gempa bumi di Indonesia.
Diupayakan pemasangan dapat selesai sebelum akhir tahun 2019.
Di Sumbar sensor gempa akan dibangun 15 lokasi di tujuh kabupaten.
Antara lain tersebar di Pesisir Selatan, Agam, Solok Selatan, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Solok dan Pasaman.
"Sudah tanda tangan dengan para bupati untuk izin pemanfaatan lahan. Di Sumbar akan dipasang 15 sensor, sebelumnya sudah ada 9 sensor hingga berjumlah 24 sensor," jelas Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Senin (23/12/2019).
• Dwikorita Karnawati : Potensi Longsor, Banjir dan Banjir Bandang Masih Mungkin Terjadi di Sumbar
Pemasangan sensor dilakukan untuk memberikan peringatan dini sehingga lebih cepat.
Biasanya 5 menit sebelum gempa, setelah adanya sensor bisa dipercepat menjadi 2 hingga 3 menit.
Hal ini membuat kesempatan untuk menyelamatkan diri dari tsunami lebih panjang.
Selain itu, BMKG juga memasang sensor deteksi dini gempa bumi.
Ada 50 sensor peringatan dini gempa di wilayah Sumatera Barat yang dipasang.
Sensor tersebut belum beroperasi karena sistemnya belum selesai.
• INFO BMKG: Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini 22 Desember 2019, Waspada Hujan Lebat di Wilayah Ini
Pemasangan sensor bertujuan, sebelum merasakan guncangan gempa, 15 hingga 30 detik sudah ada peringatan dini sehingga cukup waktu untuk menyelamatkan diri lari ke luar atau sembunyi dari tempat yang terlindung.
"Ini masih uji coba, kalau uji coba ini berhasil dan akan dikembangkan secara masif. Bahkan tidak hanya di Sumbar," ungkapnya.
Terkait pengawasan sensor tersebut, BMKG mengapresiasi gubernur dan bupati serta wali kota karena peralatan yang dipasang bisa dipasang di lahan pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
Bahkan dipasang di kantor pemerintahan.
"Kami mohon agar masyarakat menyadari alat-alat itu menolong jiwa masyarakat itu sendiri. Mohon jangan diambil atau dirusak atau iseng untuk main-main," harap Dwikorita Karnawati. (*)
