Berita Padang Hari Ini

Sekda Padang Amasrul Sebut 30 Persen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Harus Diperbaiki

Sekretaris Daerah kota Padang Amasrul mengatakan 30 persen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Padang harus diperbaiki.

Sekda Padang Amasrul Sebut 30 Persen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Harus Diperbaiki
TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Sekretaris Daerah kota, Padang Amasrul membuka kegiatan Bimbingan Teknis Operator DTKS 2020 di Padang pada Senin (2/12/2019). 

Bimtek Operator DTKS, Sekda Padang Amsarul Sebut 30 Persen Data Harus Diperbaiki

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Sekretaris Daerah kota Padang Amasrul mengatakan 30 persen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Padang harus diperbaiki.

"Kondisi sekarang 30 persen data yang harus diperbaiki, orang bilang masak orangnya yang mendapat bantuan itu terus," kata Amasrul sesuai membuka bimbingan teknis operator DTKS 2020 di Padang pada Senin (2/12/2019).

Amasrul mengemukakan DTKS ini digunakan untuk menentukan data warga kota Padang yang bisa mendapatkan bantuan sosial.

Selanjutanya, saat ini ada 250 juta warga kota Padang miskin dengan 55 kartu keluarga.

"Angka yang terendah itu mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan non tunai, lalu diatasnya ada program keluraga harapan," ungkap Amasrul.

"Kedepan dengan adanya bimbtek operator di kelurahan bisa bekerja supaya tidak ada kesalahan data," ungkap Amasrul.

Bimtek ini diikuti oleh 145 operator dari setiap kelurahan, kasi dinsos, dan pendamping program keluarga harapan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Alfiadi mengatakan selama ini masih banyak warga yang melaporkan ke kantor dinas sosial dikarenakan belum masuk data terpadu dan kesejahteraan sosial atau DTKS.

Namun Dinas Sosial Kota Padang tidak bisa maksimal melayani masyarakat tersebut, karena data hanya bisa dimasukan melalui operator di kelurahan.

"Kami tidak bisa layani, kita datanya offline tidak bisa online, walaupun kita daftar, datanya tidak sesuai dengan pusat, sebab harus dilakukan operator dari kelurahan," Kata Afriadi.

Dikatakan, adanya bimbingan teknis ini hendaknya dapat memaksimal data terpadu kesejahteraan sosial Kota Padang pada 2020. (*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved