Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Sebut Realisasi Pajak Baru 63 Persen

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty mengatakan realisasi pajak untuk wilayah Sumatera Barat dan J

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Sebut Realisasi Pajak Baru 63 Persen
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty mengatakan realisasi pajak untuk wilayah Sumatera Barat dan Jambi sampai saat ini sekitar 63 persen.

"Hasilnya baru 63 persen dari 11,5 T, kami optimis bisa mencapai angka minimal 86,7 atau kami berusaha 90 persen.

Tingkatkan Kesadaran Membayar Pajak, Kanwil DJP Sumbar Jambi Gelar Pajak Bertutur

Kuli Bangunan Kaget Terima Surat Tagihan Pajak Mobil Rolls Royce Phantom Harga Rp 20 Miliar

Tahun kemarin 83 persen. Masih ada waktu sampai Desember," kata Lindawaty seusai menyampaikan sambutan pada Pajak Berutur pada Jumat (23/11/2019) di Padang.

Adapun realisasi pajak untuk Sumatera Barat sekitar Rp 3,6 T targetannya sampai akhir tahun 2019 sekitar Rp 5,9 T.

"Untuk Sumbar dengan target angka Rp 5,9 T dan sisanya Jambi," tambahnya.

Sri Mulyani Tugaskan Dirjen Pajak Lebih Agresif Mengejar Pajak Perusahaan Digital

POPULER PADANG - Realisasi Pendapatan dari Pajak Baru 58 Persen| Mahyeldi Terima Buku Patriot-net

Secara Bruto basis Sumbar dan Jambi, dikatakan sudah baik.

Namun secara netto ada beberapa perusahaan yang retribusi atau bagian dari hak pajak harus dikeluarkan.

Dikatakan saat ini dana bagi hasil pajak untuk Sumbar saat ini sekitar Rp 518 M.

"Sumbar itu dana bagi hasil pajaknya hanya 519 M, dana operasionalnya 2,8 T, PAD 5 T.

Basis data di Sumbar agak lemah, kami dorong semua proyek secara wajib pajaknya ada di Sumbar," ungkapnya.

Hingga Oktober 2019, Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dari Pajak Baru 58 Persen

Wali Kota Padang Mahyeldi Dorong Realisasi Peningkatan Daerah dari Pajak

Dikatakan secara regulasi perusahaan yang menang tender di Sumbar, meskipun perusahanya ada di Jakarta, perusahaan tersebut harus membayar wajib pajak di Sumbar.

Lanjutnya jika kontribusi pajak di Sumbar naik maka dana bagi hasil pajak dari pusat juga naik.

"Sudah kita bicarakan dengan gubernur, agar lebih banyak berkontribusi, baru ini dibayarkan dengan baik, dana bagi hasil dari pusat pasti gede banget," tambahnya. (*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved