Nasional
Terkait Semua Parpol Dukung Pemerintah, Giliran Surya Paloh Jelaskan Sikap Partai Nasdem
Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini. Padahal, Partai Nasdem diketahui
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM - Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini. Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurut dia, bila semua partai politik (Parpol) mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya Paloh seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).
Hari ini, Presiden Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan.
Hingga pukul 16.30 sudah ada sebelas orang yang menyambangi Istana.
• Prabowo Subianto : Saya Diminta Bantu Beliau di Bidang Pertahanan
• Prabowo Subianto Dikabarkan Datang ke Istana Negara Sore Ini,Kemungkinan Jadi Menteri Pertahanan
• Hari Ini Presiden Jokowi Memanggil Calon Menteri Ke Istana,45 Persen dari Parpol,PDIP Terbanyak
Mereka yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama.
Selanjutnya, pengusaha Erick Thohir, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma'ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto.
Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.
Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.
Surya Paloh sebelumnya menyatakan, bila seluruh partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang.
Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.
"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...",
