Berita Padang Hari Ini

Ini Kata Wali Kota Padang Mahyeldi Soal Aksi Demo Ricuh di Kantor DPRD Sumbar

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi demo ricuh di Kantor DPRD pada Rabu (26/9/2019) lalu.

Ini Kata Wali Kota Padang Mahyeldi Soal Aksi Demo Ricuh di Kantor DPRD Sumbar
TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Wali kota Padang, Mahyeldi saat berbicara di podium dalam satu acara Pemkot Padang baru-baru ini, di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). 

Wali kota Padang, Mahyeldi Tanggapi Aksi Demo Ricuh di Kantor DPRD Sumbar

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi demo ricuh di Kantor DPRD pada Rabu (26/9/2019) lalu.

"Kami prihatin lantaran ruangan DPRD Provinsi Sumbar hancur, meja, kursi hancur, dinding dicoret," kata Mahyeldi kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).

Mahyeldi mengatakan cara menyampaikan aspirasi atau demonstrasi sudah diatur dalam undang-undang (UU).

Permasalahan yang dituntut mahasiswa berkaitan dengan pemerintahan pusat bukanlah di DPRD Provinsi.

"Untuk menyampaikan aspirasi sudah diatur undang-undang, kalau gedung DPRD dihancurkan yang rugi kita semua," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi mengungkapkan seharusnya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara baik-baik.

Menurutnya, aksi mahasiswa yang menghancurkan gedung DPRD tersebut bisa mengakibatkan inflasi di Sumatera Barat.

"Demontrasi bisa mengakibatkan suplai ke Kota Padang bakal terganggu.  Bisa inflasi walaupun tidak seberapa.
Anggaran dewan akan terkuras untuk memperbaiki gedung itu," kata Mahyeldi.

Terkait tuntutan mahasiswa, Mahyeldi mengaku dirinya setuju dengan beberapa tuntunan mahasiswa tersebut.

"Saya pribadi setuju dengan tuntutan mahasiswa tentang RUU itu. Kalau perlu kita bentuk tim lalu kita sampaikan ke pusat," kata Mahyeldi.

Pasca Aksi Demo, DPRD Sumbar Tetap Agendakan Sidang Paripurna Pelantikan Dewan Definitif

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Sebut Kerugian Akibat Perusakan Gedung Dewan Sekitar Rp 3 Miliar

Sejauh ini, menurut Mahyeldi Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut belum ada sosialisasi kepada kepala daerah.

"Saya secara pribadi berpendapat RUU itu memang perlu ditunda dan disempurnakan dahulu. Kabut asap malahan yang patut didahulukan demi kebaikan rakyat," tambah Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan masyarakat Sumatera Barat bisa secara bersama-sama menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan Presiden RI.Wali Kota Padang Mahyeldi/Rima Kurniati

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved