Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, BKN Siapkan Sanksi untuk ASN yang Tolak Dipindah Tugas

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur.

Ada hasil survey yang menyebut ASN menolak untuk pindah tugas.

BKN pun menyiapkan sanksi jika ASN menolak pindah tugas.

-----------------------------------

TRIBUNPADANG.COM - Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga berdampak pada pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seluruh Aparatur Sipil Negara di tingkat pusat harus siap dipindahkan ke ibu kota baru, tegas Badan Kepegawaian Negara (BKN).

ASN tidak boleh menolak apabila dipindahtugaskan.

• Respon Wakil Presiden Indonesia ke-6 Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Bisa Kemana-mana

"Kan saat daftar sudah jelas sebagai ASN harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah NKRI," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Hal ini disampaikan Ridwan menanggapi hasil survei yang menyebut para ASN menolak pindah ke ibu kota baru.

Ridwan meyakini penolakan para ASN itu hanya spontanitas saat ditanya oleh surveyor.

Namun, jika memang nantinya sudah ada perintah dari negara untuk dipindahtugaskan, maka Ridwan yakin mayoritas ASN tidak akan menolak.

• Kalimantan Timur Resmi Ditetapkan Sebagai Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia,Lihat 9 Objek Wisatanya

Ridwan pun menegaskan akan ada sanksi bagi ASN yang menolak untuk dipindahtugaskan.

"Sesuai UU ada aturannya terkait sanksi, tapi kita jangan bicara jauh ke sana dulu, karena ini kan prosesnya masih panjang," ujar Ridwan.

Ridwan mengaku sampai saat ini belum ada keputusan kementerian/lembaga mana saja yang akan dipindah ke Ibu Kota baru.

Menurut dia, tidak semua instansi pemerintah akan dipindah ke Kalimantan Timur.

• Ibu Kota Pindah, 9 Meme #IbuKotaBaru Indonesia Ini Trending Twitter, Monas Diangkut!