Sumbar

Indeks Demokrasi Sumbar 5 Terendah Nasional, Gubernur: Masa Perangi LGBT Enggak Demokrasi?

Indeks Demokrasi Sumbar 5 Terendah Nasional, Gubernur Irwan Prayitno: Masa Perangi LGBT Enggak Demokrasi?

Indeks Demokrasi Sumbar 5 Terendah Nasional, Gubernur: Masa Perangi LGBT Enggak Demokrasi?
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 

Posisi kedua terbawah ditempati Provinsi Papua.

Provinsi dengan IDI terendah di Indonesia ditempat oleh Papua Barat.

Kepala BPS Sumbar, Sukardi kepada wartawan menyebutkan, pada 2018 terdapat tiga variabel IDI Sumbar yang mengalami peningkatan dan empat variabel yang mengalami penurunan.

Dari tiga variabel yang mengalami peningkatan yakni variabel kebebasan berpendapat yang naik sebesar 16,68 poin, diikuti variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masing-masing sebesar 3,52 poin.

Cintai Kereta Api, Tiga Sekawan Membentuk Komunitas KPKD2SB Semenjak 2010

Sedangkan empat variabel yang mengalami penurunan adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, di mana terjadi penurunan 43,75 poin, disusul variabel kebebasan dari diskriminasi turun sebesar 19,25 poin.

Variabel peran birokrasi pemerintahan daerah turun sebesar 15,63 poin.

Penurunan terendah terjadi pada variabel peran DPRD yaitu sebesar 3,31.

Sedangkan empat variabel (hak memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, peran partai politik, dan peran peradilan yang independen) tidak mengalami perubahan atau tetap.

Intip Cara Mengolah Jadi Rendang yang Nikmat, Ada Rahasia di Balik Memasak Daging

Penyebab utama penurunan indeks demokrasi Sumbar di antaranya, Perda inisiatif DPRD terhadap total Perda menurun dari 30,77 menjadi 9,52 poin, poin kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya menurun drastis dari 100 poin menjadi 41,57 poin pada tahun 2018.

Begitu juga dengan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat semakin meningkat, sehingga poinnya turun dari 100 menjadi 50 poin pada 2018.

Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN juga tercatat menurun dari 84,21 menjadi 50 poin pada 2018.

Selain empat indikator itu, masih terdapat lima indikator lainnya yang nilainya di bawah 60 poin atau berstatus buruk.(*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved