Terkait drg Romi Syofpa

Ini Jawaban Bupati Muzni Zakaria Saat Memenuhi Panggilan Kedua dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria memenuhi panggilan Ombudsman untuk klarifikasi mengenai masalah kasus Dokter Gigi (drg) Romi Syofpa

Ini Jawaban Bupati Muzni Zakaria Saat Memenuhi Panggilan Kedua dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar
TRIBUNPADANG.COM/REZI AZWAR
Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria saat keluar dari ruangan guna menglarifikasi masalah drg Romi Syofpa di Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat, Rabu (7/8/2019). 

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria Memenuhi Panggilan Kedua dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria memenuhi panggilan Ombudsman untuk klarifikasi mengenai masalah kasus Dokter Gigi (drg) Romi Syofpa Ismael, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat, Rabu (7/8/2019).

Sejak dari pagi sekitar pukul 10.00 WIB, hingga pada pukul 12.32 WIB akhirnya Bupati Solok Selatan selesai mengklarifikasi tindaklanjut terkait kasus drg Romi Syofpa tersebut.

"Kami sudah memenuhi panggilan daripada Ombudsman yang memintak klarifikasi mengenai apa yang telah  dilakukan, mengenai apa yang sudah diperjuangkan sampai terakhir di Jakarta, hasil sementara seperti apa," ungkap Muzni Zakaria di depan awak media, Rabu (7/8/2019).

Muzni Zakaria menjelaskan kronologi dari awal sampai akhir, bahwa serangkaian apa saja yang dilakukannya.

"Pemerintah Solok Selatan dalam ini Panitia Seleksi Daerah "Panselda" berkaloborasi dengan Panselnas semuanya sudah sesuai dengan aturan," kata Muzni Zakaria.

Di lain pihak ia sangat prihatin dan wajib membantu drg Romi untuk menjadi PNS dan hal itu pun telah dilakukan.

"Pemerintah Solok Selatan sudah menulis surat langsung ke Menpan tanggal 31 Juli, dan pada tanggal 2 Agustus direspon langsung oleh Menpan," ujar Muzni Zakaria.

Ditambahkan, bahwa sudah ada kebijakan drg Romi Syofpa yang akan diangkat menjadi PNS.

Hingga saat ini, lanjutnya tinggal pihaknya (Pemerintah Kabupaten Solok Selatan) berkoordinasi dengan BKN untuk penyelesaian teknis administrasinya.

"Dan, Pemerintah Solok Selatan sudah pro aktif melakukan itu, baik secara koordinasi, lisan, maupun tertulis mengirim surat," kata Muzni Zakaria.

Penulis: Rezi Azwar
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved