Sumbar

Optimalisasi Penerimaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah se Sumbar Teken MoU dengan DJP dan BPN

Optimalisasi Penerimaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah se Sumbar Teken MoU dengan DJP dan BPN

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Kepala daerah se Sumbar menandatangani MoU antara dengan Kanwil BPN Provinsi Sumbar serta Kanwil DJP Sumbar Jambi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (18/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumbar menandatangani nota kesepahaman dengan Kanwil BPN Sumbar serta Kanwil DJP Sumbar Jambi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (18/7/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Direktur Utama Bank Nagari, Dedy Ihsan mengatakan, salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah adalah dengan memanfaatkan media.

"Media itu biasa disebut dengan 'tapping box' yang sudah dicanangkan oleh KPK dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah," kata Dedy Ihsan.

Tim Pra PON Futsal Sumbar Tidak Dibebani Target di Turnamen Rafhely Specs Cup IX-2019

Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online, di mana alat tersebut terhubung langsung ke server data transaksi setiap wajib pajak sehingga dapat merekam semua transaksi keuangan wajib pajak.

Nantinya, rekaman tersebut dikirimkan ke server pemerintah daerah.

Selain itu, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumbar Sudaryanto mengatakan, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah dapat dilakukan secara online yakni dengan one map policy (kebijakan satu peta).

"One map policy dinilai mampu menghindari kebocoran data dan penemuan data yang kurang sesuai. Itu sudah coba kami lakukan dengan membuat MoU dengan Wali Kota Padang," jelas Sudaryanto.

KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Sumbar, Pemda se Sumbar Teken MoU dengan BPD

Kemudian, dengan adanya kebijakan satu peta dapat diketahui status tanah sudah sertifikat atau belum serta sebagai media perencanaan dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan setempat.

Halaman
123
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved