Penerimaan CPNS dan PPPK Dibuka Oktober 2019 untuk 253.173 Lowongan, Berikut Rinciannya

2. Mengatasnamakan pejabat BKN

Membedakan dokumen yang asli atau palsu bisa dilihat dari pejabat yang membubuhkan tanda tangan.

Ridwan mengatakan, jika ada surat penetapan CPNS yang dikirim secara perorangan dengan mengatasnamakan Ketua BKN, maka dipastikan surat itu palsu.

Sebab, tanda tangan ketua BKN hanya dicantumkan dalam surat yang sifatnya kelembagaan, seperti kepada panitia seleksi maupun ke BKN daerah.

Selain itu, ada pula surat yang mengatasnamakan analis kepegawaian muda dan Kepala Biro umum yang juga dipastikan hoaks.

Sebab, dua bagian tersebut tak terkait langsung dengan seleksi CPNS.

• Indonesian Idol 2019: Daftar Online Big Audition Medan Ditutup Pukul 23.59 WIB, Registrasi di Sini

3. Istilah yang tak umum

Dalam surat yang beredar CPNS itu juga mencantumkan istilah-istilah yangbtak umum digunakan BKN dalam surat resminya.

Misalnya, ada istilah uji publik, jalur khusus, jalur prioritas yang terminologinya tak digunakan BKN selama ini dalam penerimaan CPNS.

Bahkan, ada surat yang mencantumkan daerah Ujung Pandang, padahal namanya telah berubah menjadi Makassar sejak lama.

4. Meminta sejumlah uang

Ridwan memastikan bahwa sama sekali tak ada biaya yang dikenakan dalam seleksi CPNS.

Jika ada oknum maupun surat atas nama BKN yang meminta sejumlah uang, maka dipastikan itu penipuan.

Bahkan pejabat sekalipun tak bisa menyogok panitia pelaksana untuk meloloskan anaknya.

Ridwan mengatakan, dirinya mendapat laporan bahwa ada oknum Pemda di daerah yang meminta sejumlah uang kepada CPNS usai pembagian SK.