Pilpres 2019

Soal Jabatan Ma'ruf Amin, Said Didu Sebut Dewan Pengawas Anak Perusahaan Masuk Kategori Pejabat

Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Bank, Said Didu Sebut Dewan Pengawas Anak Perusahaan BUMN Masuk Kategori Pejabat

Soal Jabatan Ma'ruf Amin, Said Didu Sebut Dewan Pengawas Anak Perusahaan Masuk Kategori Pejabat
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Bank, Said Didu Sebut Dewan Pengawas Anak Perusahaan BUMN Masuk Kategori Pejabat

TRIBUNPADANG.COM - Saksi dari Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Said Didu, menuturkan bahwa dewan pengawas anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

Hal itu ia ungkapkan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK), Rabu (19/6/2019).

Said mengakui, Undang-Undang BUMN memang tidak mengatur definisi soal pejabat BUMN.

UU BUMN hanya menyebut pimpinan BUMN sebagai pengurus BUMN.

Refly Harun Sebut Ada Poin yang Ngeri-ngeri Sedap, Putusan MK Tergantung Argumen 02

Namun Undang-Undang Tipikor mengatur soal kewajiban pejabat BUMN menyerahkan LHKPN.

Lantas, Said bercerita bahwa sekitar 2005, dia menggelar rapat dengan ahli-ahli hukum untuk membahas jabatan-jabatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

Saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.

Akhirnya peserta rapat menyepakati Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas BUMN serta anak perusahaan dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

"Siapa sebenarnya pejabat BUMN? Maka tafsiran kami komisaris, direksi dan dewan pengawas termasuk pejabat BUMN," ujar Said.

INFO BMKG: Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter Berlaku Hingga 21 Juni 2019

Halaman
12
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved