Breaking News:

Sumbar

Lima ASN Pemprov Sumbar yang 'Bolos' Pasca Cuti Idul Fitri Dipastikan Terima Sanksi

Sebanyak lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumbar dipastikan menerima sank

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Kepala BKD Sumbar Yulitar saat ditemui di ruangannya, Rabu (12/6/2019). 

Kepala BKD Sumbar Yulitar: Lima ASN Bolos Kerja Pasca Cuti Idul Fitri Dipastikan Terima Sanksi

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumbar dipastikan menerima sanksi, karena tidak masuk kerja tanpa keterangan pasca cuti hari Raya Idul Fitri 2019.

"Jumlah ASN yang bertugas berjumlah 4.083 ditambah dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 161 orang. Total kehadiran ASN dan PTT adalah 4.135 orang atau 97,43 persen," kata Yulitar saat ditemui di ruangannya, Rabu (12/6/2019).

Sementara yang tidak hadir berjumlah 109 orang atau sebanyak 2,57 persen dengan rincian sakit 16 orang, izin 6 orang, cuti 68 orang, pendidikan 14 orang dan tanpa keterangan 5 orang.

"Lima orang CPNS yang tidak hadir tanpa keterangan ini di dalam surat Menpan RB mereka akan diberi sanksi. Sanksi tercantum dalam PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Yulitar.

Sanksi yang diterima berupa teguran tertulis, lisan, dan penurunan gaji secara berkala dan lain-lain. Hukuman yang diberikan nanti disesuaikan dengan tingkat kesalahannya.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Tindak lanjut hal tersebut sesuai PP No 53 tahun 2010. Kemudian, kami juga akan berkoordinasi dengan inspektorat.

ASN tersebut akan dipanggil untuk menentukan alasan dia tidak hadir tanpa keterangan," papar Yulitar.

Ia juga menjelaskan, dugaan sementara ASN tidak hadir tanpa keterangan karena kecelakaan, orangtuanya sakit, dan lain-lain.

"Masing-masing orang akan berbeda tingkat kesalahannya. Berdasarkan tingkat kesalahan tersebut akan kita proses, tapi dipastikan mereka akan menerima sanksi," tegas Yulitar.

Seringan-ringannya sanksi, kata Yulitar, mereka akan diberikan teguran tertulis.

Jika riwayat dokumen sudah pernah ditegur, tentu hal itu menurut Yulitar kurang bagus untuk karir.

"Kalau kemudian dia mendapat teguran lisan maupun tertulis bisa dihubungkan dengan penundaan kenaikan gaji. Tentu ini diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

Jadi sanksi bukan administrasi saja, tetapi juga sanksi yang berakibat kepada penghasilan," tutup Yulitar. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved