Ryamizard Ryacudu : Kalau Saya Turun, Tidak Ada Lagi Negosiasi
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tidak yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh pejabat negara.
lihat foto
"...... sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya," tegas Ryamizard.
TRIBUNPADANG.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tidak yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh pejabat negara.
“Saya rasa enggak begitulah. Masak sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu,” ujar Ryamizard Ryacudu saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Menurut dia, narasi membunuh pejabat negara itu hanya manuver politik.
Sebab, dalam politik, salah satu kekuatan yang paling berdampak adalah pernyataan.
“Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu,” lanjut Ryamizard Ryacudu.
Ryamizar Ryacudu pun berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu tersebut.
Apalagi saat ini umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa.
“Di bulan puasa ini kita harusnya mencari berkah, mencari sebanyak-banyaknya pahala. Jangan sampai berbuat, malah pahala kita menjadi hilang,” ujar Ryamizard Ryacudu.
Ia sekaligus berharap agar panasnya politik dalam negeri segera berakhir dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadan.
Ultimatum Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengulangi kerusuhan seperti yang terjadi pada 22 Mei 2019.
Ia meminta semua pihak menyudahi pertikaian antara pendukung kubu 01 dan 02, karena semua pihak itu saling bersahabat.
"Kita kan negara besar, hebat. Masa negara demokrasi mau main bunuh-bunuhan. Jangan lah. Saya berharap tak terjadi lagi kerusuhan, kasihan rakyat," kata Ryamizard Ryacudu di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/5/2019).
Ryamizard mengingatkan masyarakat tak perlu melakukan aksi unjuk rasa yang dapat melukai aparat keamanan.
"Ini kan sama-sama orang. Apalagi polisi. Kasian itu lihat polisi dilempar-lempar kan kasihan, dia petugas enggak tahu apa-apa, kepalanya bocor. Harapan saya tak ada lagi begitu," ujar Ryamizard Ryacudu.
Selanjutnya, Ryamizard Ryacudu mengapresiasi tugas Polri-TNI selama aksi unjuk rasa 22 Mei 2019.
Ryamizard Ryacudu mengatakan jika terjadi kegiatan atau aksi yang berpotensi mengganggu keutuhan negara, maka Kementerian Pertahanan siap ikut menjaga kedaulatan negara.
"Karena kalau ada kegiatan lebih besar, maka Kemenhan akan ikut, karena kita menjaga kedaulatan, keutuhan, itu kita menjaga UU dan ideologi itu tugas TNI," pungkas Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard Ryacudu juga mengingatkan soal ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.
Ia menyebut, dapat disalurkan lewat mekanisme yang ada, dan jangan sampai muncul bibit-bibit yang mengganggu kedaulatan negara.
"Dalam situasi seperti ini, saya melihat ini masih masalah ketertiban masyarakat, biarkan saja polisi bekerja," ucap Ryamizard Ryacudu.
Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi anarkis yang main lempar-lempar batu kepada petugas.
"Mana kala itu sudah berubah situasinya, sudah mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan negara, termasuk di situ ada masalah ideologi, mengganggu keselamatan bangsa, saya harus turun," ujar Ryamizard Ryacudu.
Untuk itu, Ryamizard Ryacudu mengimbau semua pihak untuk benar-benar menjaga ketertiban bangsa.
Bila muncul kembali kerusuhan seperti pada 21-22 Mei 2019, menurutnya, yang merugi adalah masyarakat.
"Masa negara demokrasi mau bunuh-bunuhan. Janganlah. Sekali lagi saya berharap tidak terjadi kerusuhan. Kasihan rakyat. Yang susah bukan 01 atau 02. Rakyat kok yang rugi," ujar Ryamizard Ryacudu.
"Saya imbau, sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi, kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya," tegas Ryamizard Ryacudu.
Empat Pejabat Negara Target Pembunuhan
Diketahui, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengungkap empat pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan tersangka yang ditangkap kepolisian, baru-baru ini.
Keempat nama itu, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan KeamananWiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gorries Mere.
Ia memastikan, informasi itu bukan berasal dari informasi intelijen, melainkan hasil dari penggalian keterangan 6 orang tersangka yang diamankan kepolisian.
Kronologi Perusuh 22 Mei Dapat Senjata Api dan Terima Order Bunuh Pejabat
Polisi menangkap dan menetapkan enam tersangka baru terkait kerusuhan 22 Mei 2019.
Mereka diduga melakukan transaksi jual beli senjata, menciptakan martir untuk memanaskan massa, hingga melakukan upaya pembunuhan terhadap pejabat negara.
Keenam tersangka tersebut berinisial HK alias Iwan, AZ, IR, TJ, AD, dan AF alias Fifi. Mereka memiliki peran berbeda.
Penetapan para tersangka kerusuhan 22 Mei ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Berikut kronologi yang disampaikan pihak kepolisian:
1 Oktober 2018
Tersangka HK alias Iwan menerima perintah dari seseorang menerima dua senjata api laras pendek.
Identitas seseorang ini sudah diketahui dan tengah didalami pihak kepolisian.
13 Oktober 2018
Tersangka HK membeli satu pucuk revolver Rp 50 juta dari tersangka AF alias Fifi.
5 Maret 2019
Tersangka HK kembali mendapatkan senpi dengan cara membeli dari tersangka AD.
Satu pucuk senpi ke tersangka AZ. Dua senjata lainnya diserahkan ke tersangka TJ.
14 Maret 2019
Tersangka HK menerima uang Rp 150 juta dan tersangka TJ mendapat bagian Rp 25 juta.
Identitas orang yang memberi uang ini telah dikantongi dan didalami polisi.
Tersangka TJ diminta membunuh dua pejabat negara.
Namun, nama-nama pejabat yang menjadi target pembunuhan masih dirahasiakan.
12 April 2019
Tersangka HK mendapat perintah kembali untuk membunuh dua pejabat negara lainnya sehingga total ada empat pejabat yang ditarget kelompok ini.
Sekitar April 2019
Selain perencanan untuk membunuh empat pejabat negara, ada juga perintah lain melalui tersangka AZ untuk membunuh pimpinan satu lembaga survei.
Tersangka AZ bahkan beberapa kali menyurvei rumahnya.
Tersangka AZ memerintahkan tersangka IF melakukan eksekusi dengan imbalan Rp 5 juta.
21 Mei 2019
Tersangka HK bersama tim membawa senjata turun bercampur dengan massa aksi di depan gedung Bawaslu.
Mereka berupaya melakukan pembunuhan terhadap sejumlah peserta aksi yang akan dijadikan martir untuk membakar amarah massa.
Kendati demikian, polisi masih mendalami apakah delapan orang yang tewas merupakan korban dari aksi kelompok ini.
