Padang

Pelayanan BPJS Kesehatan di Semen Padang Hospital Berakhir, Wagub Sumbar: Kita Sayangkan Sekali

Respon Wakil Gubernur Sumatera Barat ( Sumbar) Nasrul Abit soal berakhirnya pelayanan BPJS Kesejatan di Semen Padang Hospital

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Wagub Sumbar Nasrul Abit 

Diberitakan sebelumnya, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Semen Padang Hospital berakhir per 31 Mei 2019.

Hal ini membuat peserta JKN-KIS yang selama ini mendapatkan pelayanan hemodialisa, kemoterapi dan rehab medik di Semen Padang Hospital, dialihkan ke rumah sakit lain di Kota Padang.

“Untuk pasien peserta JKN-KIS yang masih membutuhkan pelayanan spesialisasi dan datang berobat ke Semen Padang Hospital sebelum 31 Mei 2019, berdasarkan hasil kesepakatan kami dengan Semen Padang Hospital, akan merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina melalui siaran pers yang diterima TribunPadang.com, Senin (27/5/2019).

Kompol Asril Prasetya Sebut Titik Kemacetan Ada di Depan Mall dan Pusat Perbelanjaan

Asyraf menambahkan, bahwa fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui perjanjian kerja samanya ketika jangka waktunya sudah habis.

Namun pada dasarnya perjanjian kerja sama memiliki sifat sukarela, dan hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

“Sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir, kami dan Semen Padang Hospital telah melakukan koordinasi dan komunikasi untuk penandatanganan pembaharuan perjanjian kerja sama.

Namun dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat, sehingga keputusan ini diambil secara bersama-sama,” lanjut Asyraf.

Kabar Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ada Nama Sandiaga Uno, AHY Hingga Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia

Berakhirnya kerja sama, lanjut Asyraf, tidak ada kaitannya dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan.

Asyraf mengatakan, sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumah sakit bisa menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke-3 apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Proses penyelesaian klaim periode pelayanan kesehatan sampai tanggal 31 Mei 2019 masih akan tetap diproses oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak.(*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved