Pemilu 2019

KPU Sumbar Sebut Proses Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Telah Transparan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019

KPU Sumbar Sebut Proses Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Telah Transparan
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat berlangsung di Pangeran Beach Hotel, Padang, Rabu (8/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Minggu (12/5/2019).

Penetapan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno berlangsung terbuka, dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Sumbar, Komisioner Bawaslu Sumbar, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Perseorangan Calon DPD serta stakeholder terkait.

Untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik, KPU Sumbar melibatkan teknologi informasi (TI) dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

"KPU Sumbar meminta tim kelompok kerja (pokja) untuk memublikasikan seluas-luasnya proses rekapitulasi melalui media yang ada.

Diantaranya, website KPU Sumbar, fanpage facebook KPU Sumbar, Twiter, dan IG," jelas Staf Teknis dan Hupmas KPU Sumbar, Zamzami, Senin (13/5/2019).

Menurut Zamzami, tidak ada sesuatu hal yang perlu di tutup tutupi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu sudah sejak lama mengikrarkan diri sebagai lembaga yang berintegritas.

"Kalau pun ada yg berniat atau berbuat kecurangan maka bisa dipastikan itu adalah oknum. Setiap masyarakat yang melihat dan mempunyai bukti berhak membuat pengaduan," lanjut Zamzami.

Zamzami berharap masyarakat bisa menyikapi setiap persoalan secara lebih dewasa.

"Semoga dengan keterbukaan informasi tersebut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu lebih baik," ucap Zamzami.

Zamzami juga menyarankan, jika masyarakat menemukan pelanggaran di bidang administrasi untuk langsung melapor ke KPU.

"Jika berhubungan dengan proses, silakan lapor ke Bawaslu. Jika berupa pidana, langsung saja ke pihak kepolisian. Kemudian jika terkait kode etik, itu urusannya sudah DKPP," jelas Zamzami.

Ditemui di waktu berbeda, Ketua KPU Sumbar Amnasmen juga menyebut KPU Sumbar sudah transparan selama proses rekapitulasi.

"Alhamdulillah, semua berjalan baik. Diskusi-diskusi yang dilakukan berjalan alot. Setiap pertanyaan dan keberatan yang disampaikan, Itu sudah kami jelaskan. Tidak ada hal substansi sebetulnya," tutup Amnasmen. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved