Pemilu 2019

Bawaslu Sumbar Temukan Perbedaan Data, Rekapitulasi Suara Tanah Datar Dihentikan Sementara

Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat provinsi, untuk Kabupaten Tanah Datar dihentikan sementara, Kamis (9/5/2019)

Bawaslu Sumbar Temukan Perbedaan Data, Rekapitulasi Suara Tanah Datar Dihentikan Sementara
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat berlangsung di Pangeran Beach Hotel, Padang, sejak Rabu (8/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Rekapitulasi suara Kabupaten Tanah Datar terpaksa harus dihentikan sementara pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar), Kamis (9/5/2019).

Hal tersebut berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Sumbar dan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Sumbar.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan, memang ditemukan banyak sekali perbedaan data dalam berita acara yang disebut formulir model DB yang dimiliki oleh KPU Tanah Datar.

Hasil Rekapitulasi KPU, Prabowo-Sandi Unggul Di Kota Sawahlunto dan Padang Panjang

HASIL Real Count KPU, Jokowi vs Prabowo pada Rabu (8/5/2019) Pukul 16.00 WIB

"Jumlah pemilih DPK berbeda di setiap tingkatan, begitupun dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb. Pengguna hak pilih juga berbeda.

Tak hanya itu, jumlah surat suara yang diterima ternyata juga tidak sesuai dengan jumlah pemilih DPT, DPTb dan DPK," ungkap Vifner.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, Bawaslu meminta KPU Tanah Datar memperbaiki sumber data untuk mencari akar permasalahannya.

"Karena penting mencari akar masalahnya supaya data disajikan betul betul data yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Vifner.

Hasil Rekapitulasi KPU, Prabowo-Sandi Unggul Di Kota Sawahlunto dan Padang Panjang

HASIL Real Count KPU, Jokowi vs Prabowo pada Rabu (8/5/2019) Pukul 16.00 WIB

Bawaslu juga merekomendasikan KPU Tanah Datar segera membersihkan data tersebut, tetapi tidak dalam rapat pleno.

"Perbedaan data itu tidak bisa diperbaiki di sini (rapat pleno-red), karena sesuai peraturan KPU, perbaikan di tingkat provinsi hanya boleh memperbaiki satu tingkat di bawah, yakni tingkat kabupaten/kota.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved