Breaking News:

KPK Peringatkan Caleg di Sumbar: Tak Laporkan Harta Kekayaan, Batal Dilantik

Semua caleg yang terpilih pada Pemilu 2019, wajib melakukan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui sistem elektronik (e-LHKPN).

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNNEWS/HERUDIN
KPK 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Semua caleg yang terpilih pada Pemilu 2019, wajib melakukan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui sistem elektronik (e-LHKPN).

LHKPN tersebut mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam Pemilu 2019.

Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan e-LHKPN KPK RI, Dian Widiarti mengatakan, caleg wajib melaporkan LHKPN maksimal tujuh hari setelah pengumuman hasil pemilu.

Jumlah Korban Insiden Penembakan Dua Masjid di Selandia Baru Diduga Lebih 20 Orang

Tingkatkan Produktivitas di Sumbar,Balitbangtan Kementerian Pertanian RI Bantu Sediakan Bibit Unggul

Jika tak menyerahkan dan melapor, akan berpengaruh kepada pelantikan bersangkutan.

"Bisa batal, dia tidak akan dilantik," kata Dian Widiarti.

Bagi caleg yang sudah mengirimkan LHKPN, pengumumanya bisa dilihat di website LHKPN bagian e-announcement.

Adanya LHKPN, tambah Dian, bisa menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk melihat kepatuhan para calon.

"Jika bingung memilih calon, lihat saja harta kekayaannya. Jika pelaporannya tidak teratur, berarti itu bisa jadi pertimbangan agar tidak salah pilih," lanjutnya.

Jadwal Pemadaman Listrik di Sumbar Jumat 15 Maret 2019, di Solok dan Payakumbuh hingga Sore

Tingkatkan Produktivitas di Sumbar,Balitbangtan Kementerian Pertanian RI Bantu Sediakan Bibit Unggul

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menghimbau para peserta pemilu segera melapor LHKPN agar nama caleg bersangkutan tercantum untuk dilantik oleh pejabat yang melantik.

"Dari sekarang, para caleg sudah bisa mendaftar. Batas akhir 7 hari setelah penetapan hasil Pemilu," jelas Izwaryani.

Untuk diketahui, DPR RI dilantik oleh presiden, DPRD Provinsi dilantik Kemendagri, dan DPRD kabupaten/kota dilantik oleh gubernur.(*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved