Tjahjo Kumolo Diminta Adil Dalam Kasus Pelanggaran Etika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta Ketua DPP Gerindra Ahamd Riza Patria adil dalam menyikapi kasus pelanggaran etika yang dilakukan

Tjahjo Kumolo Diminta Adil Dalam Kasus Pelanggaran Etika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
tribunnews
mendagri 

TRIBUNPADANG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta Ketua DPP Gerindra Ahamd Riza Patria adil dalam menyikapi kasus pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo karena dianggap tidak netral sebagai kepala daerah.

Mendagri sebelumnya menolak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah yang memberikan keputusan bersalah terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang memberikan deklarasi dukungan kepada Jokowi.

"Nah kita minta dalam hal ini Kemendagri untuk bersikap adil, netral, siapapun yang salah kalau memang terbukti bersalah harus diberi sanksi. Jangan hanya nanti kepala desa saja nanti diberi sanksi masa pimpinannya tidak beri sanksi seperti camat, bupati," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Riza, dalam Undang-undang Pemilu kepala daerah boleh berkampanye atas nama pribadi.

Namun, tidak boleh berkampanye atas nama jabatan.

Oleh karena itu kepala daerah harus cuti apabila ingin berkampanye.

"Menteri saja sebagai pribadi boleh tapi ada syarat seperti di hari libur dan mengajukan cuti. Karena dalam dirinya melekat jabatan publik, jabatan negara di situ dan difasilitasi oleh negara, itu tidak boleh," katanya.

Sama halnya menurut Riza saat Jokowi membagi-bagi kan sertifikat tanah.

Jokowi membagikan sertifikat tanah itu dengan kapasitas sebagai presiden bukan sebagai Capres.

"Kalau sebagai capres dia membagikan membagikan sertifikat tidak boleh. Begitu juga menteri dan gubernur, bupati, walikota melekat pada diri mereka jabatan," pungkasnya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Jateng yang menyatakan bahwa Ganjar Prabowo dan 31 Kepala daerah lainnya melanggar etika saat mendeklarasikan dukungan kepaa Jokowi-Maruf.

Selain belum menerima surat, Tjahjo mengatakan ia tidak memiliki kewenangan untuk memanggil kepala daerah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Minta Mendagri Tjahjo Kumolo Adil dan Netral Sikapi Kasus Ganjar Pranowo

Editor: Mona Triana
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved