Pemko Padang MoU dengan BPN dan DJP

Pajak yang Terkotak-kotak Peluang Bagi Pelaku Usaha Untuk tidak Bayar Pajak

Wali Kota Padang Mahyeldi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan

Pajak yang Terkotak-kotak Peluang Bagi Pelaku Usaha Untuk tidak Bayar Pajak
ISTIMEWA/DOK.HUMAS PEMKO PADANG
Pemko Padang menjalin kerjasama yang ditandai dengan nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU dengan pihak BPN dan DJP di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Aia Pacah, Padang, Sumbar Jumat (12/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunpadang.com, Merinda Faradianti

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, Sudaryanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Aim Nursalim Saleh.

Penandatanganan itu dilakukan saat pelaksanaan rapat staf bulanan Pemko Padang di aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Air Pacah, Jumat (12/04/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Mahyeldi berharap dengan adanya kerja sama ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Wali kota juga mendorong penertiban aset pemerintah daerah, terutama tanah dalam konteks pengamanan aset daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota.

“Untuk itu, kepada seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang untuk bersama-sama bersinergi untuk kesuksesan kerja sama ini,” sebut wali kota.

Kepala Kantor DJP Sumatera Barat dan Jambi, Aim Nursalim Saleh mengatakan, potensi perpajakan di Kota Padang sangat perlu digali.

Menurutnya, selama ini pajak yang ada terkotak-kotak, sehingga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk tidak membayar pajak menjadi terbuka.

“Contohnya, pemindahan aset atau jual beli tanah. Banyak yang tidak mendapatkan platfrom transaksi, sehingga terjadi under transaksi. Adanya kerja sama ini dapat meningkat potensi pajak, sehingga dapat membangun Kota Padang ini kedepannya,” ujar wali kota.

Ia menambahkan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Kota Padang masih sangat rendah, terutama pajak restoran, sehingga banyak pendapatan daerah di restoran tidak bisa diambil.

“Ini tantangan bagi Pemerintah Kota Padang, bagaimana pajak yang 10% itu dapat dipungut dengan maksimal,” imbuh wali kota.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sudaryanto menyampaikan, kerja sama ini berkaitan dengan sertifikasi tanah, koneksi host to host untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dan pendaftaran tanah sistemik lengkap.

“Ini dilakukan supaya hak tanah di Kota Padang dapat diterimah oleh masyarakat disamping itu juga potensi-potensi untuk pemasukan pajak di Kota Padang ini juga akan semakin meningkat,” ungkap wali kota.

Penulis: Merinda Faradianti
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved