Tenggat Waktu Penyampaian LKPj 2018 ke DPRD Sumbar Berakhir, Gubernur: Kami Sudah Laporkan Semua

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan nota pengantar LKPj tahun anggaran 2018 kepada DPRD Sumbar.

Tenggat Waktu Penyampaian LKPj 2018 ke DPRD Sumbar Berakhir, Gubernur: Kami Sudah Laporkan Semua
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Foto bersama usai penyampaian nota pengantar LKPj tahun 2018 kepada DPRD Sumbar, Kamis (4/4/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (4/4/2019).

Dari 50 anggota DPRD Sumbar, paripurna ini hanya dihadiri oleh 35 anggota dewan. 14 anggota dewan menyatakan izin, dan sakit 1 orang.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, penyampaian LPKj merupakan salah satu kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkunjung ke Sumbar, Kakorbinmas Baharkam Polri Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Ramalan Zodiak Besok 5 April, Cancer Harus Waspada, Aries Kesehatan Kurang Stabil, Cek Zodiakmu !

LPKj disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

"Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018, DPRD telah memberitahukan kepada Gubernur untuk segera menyampaikan LKPj sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hendra Irwan Rahim.

Dijelaskannya, penyusunan dan pembahasan LKPj tidak lagi mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, namun Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara substansial, kata Hendra Irwan Rahim, terdapat perbedaan yang cukup mendasar.

Harga Emas di Pasar Raya Padang Turun, Dibanderol Rp 1,47 juta per 1 Emas

TERKUAK Benda Asing yang Ada di Lutut Pemain Persib Bandung Esteban Vizcarra, Dokter: Loose Bodies 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 cakupan muatan LPKj berorientasi kepada tiga hal, yakni capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Kemudian, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved